Konsolidasi Umat Islam untuk Membangun Kedaulatan Ekonomi Nasional
Presiden Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam (SI), Ferry Juliantono, menggarisbawahi pentingnya persatuan antarorganisasi kemasyarakatan (ormas) Islam dalam menghadapi tantangan ekonomi dan kekuasaan yang dinilai merusak kedaulatan negara. Dalam pertemuan strategis bersama pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sejumlah tokoh ormas Islam di Jakarta, Ferry menekankan bahwa oligarki—struktur kekuasaan yang terpusat pada segelintir elite—telah menjadi ancaman serius terhadap keuangan negara dan kemandirian ekonomi Indonesia.
Mengenal Oligarki: Ancaman Tersembunyi di Balik Kepemimpinan Ekonomi
Oligarki bukan sekadar istilah politik semata, melainkan realitas struktural yang memengaruhi distribusi kekayaan, kebijakan publik, dan akses terhadap sumber daya alam serta infrastruktur nasional. Menurut Ferry, dominasi kelompok kecil ini telah menciptakan ketimpangan yang luar biasa, di mana sebagian besar keuntungan dari aktivitas ekonomi di tanah air justru dialihkan ke luar negeri, terutama ke pusat-pusat keuangan seperti Singapura.
Praktik-praktik seperti under-invoicing—penyusutan nilai faktur barang impor atau ekspor untuk menghindari pajak—and transfer pricing, yaitu penentuan harga internal antarperusahaan dalam satu grup multinasional untuk meminimalkan beban pajak, disebut Ferry sebagai mekanisme sistematis yang digunakan oleh sejumlah pelaku usaha untuk mengalihkan kekayaan dari Indonesia ke luar negeri.
“Ini bukan hanya soal kecurangan, tapi sistematis. Dan kita harus menyadari bahwa jika tidak ada perlawanan kolektif, maka kekayaan rakyat akan terus dieksploitasi tanpa kompensasi yang adil,” ujar Ferry dalam sesi diskusi di Kantor MUI, Kamis (12/11/2024).
Langkah Nyata: Memperkuat BUMN, Koperasi, dan Korporasi Nasional
Menanggapi kondisi tersebut, Ferry menyoroti langkah-langkah konkret yang sedang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menata kembali struktur ekonomi nasional. Ia menilai bahwa upaya penertiban korporasi, peningkatan efisiensi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta revitalisasi koperasi merupakan bagian dari strategi pemulihan kedaulatan ekonomi berdasarkan amanat Pasal 33 UUD 1945.
- Pembenahan BUMN: Pemerintah tengah melakukan restrukturisasi besar-besaran terhadap BUMN agar lebih transparan, efisien, dan mampu memberikan manfaat langsung bagi rakyat.
- Revitalisasi Koperasi: Koperasi dilihat sebagai instrumen utama untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan, sehingga program penguatan koperasi di berbagai daerah menjadi prioritas.
- Pengaturan Korporasi: Regulasi baru sedang dirancang untuk memastikan bahwa perusahaan besar tidak lagi bisa menghindari tanggung jawab sosial dan fiskal melalui skema hukum yang rumit.
“Jadi tidak hanya korporasi, tapi juga ada koperasi. Dan sekarang korporasinya ditertibkan, BUMN-BUMN-nya diefisiensikan, koperasinya dihidupkan,” tegas Ferry.
Aksi Rakyat Bela Indonesia: Momentum Persatuan dan Keberanian Politik
Dalam konteks yang lebih luas, Ferry mengumumkan rencana penyelenggaraan aksi lanjutan bernama Aksi Rakyat Bela Indonesia di Tugu Proklamasi, Jakarta, pada hari Minggu, 15 November 2026. Aksi ini merupakan kelanjutan dari gelombang demonstrasi sebelumnya yang digelar di Masjid Agung Al-Azhar, dengan tuntutan-tuntutan kuat seperti:
- Penegakan hukum yang adil dan independen,
- Pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan lembaga negara,
- Perlawanan terhadap praktik oligarki yang merugikan negara,
- Penguatan kedaulatan ekonomi melalui pengendalian sumber daya alam dan industri strategis.
Ferry menekankan bahwa aksi ini bukan hanya gerakan politik, tetapi juga bentuk kesadaran kolektif umat Islam untuk turut serta dalam menjaga keutuhan bangsa. Ia mengundang seluruh ormas Islam, akademisi, tokoh masyarakat, dan massa dari berbagai daerah untuk bergabung dalam koalisi lintas kekuatan yang dipimpin oleh Ketua Organizing Committee (OC), Ustaz Bachtiar Nasir (UBN).
“Kita bukan hanya ingin menyampaikan suara, tapi juga membuktikan bahwa umat Islam mampu menjadi kekuatan ekonomi, sosial, dan politik yang seimbang dan berkelanjutan,” tambahnya.
Membangun Kekuatan Ekonomi Bersama: Dari Sosial ke Produktif
Yang paling penting, Ferry menekankan bahwa persatuan organisasi Islam tidak boleh berhenti pada level protes atau pernyataan sikap. Ia meminta agar semua elemen umat Islam mulai membangun kemitraan ekonomi nyata—seperti koperasi bersama, usaha mikro kolaboratif, dan jaringan perdagangan lokal—untuk mengurangi ketergantungan terhadap model ekonomi yang eksklusif.
“Sebagai pemilik saham terbesar republik ini, rasanya kita perlu untuk menegakkan kembali kebenaran dan menegakkan kekuatan kita yang sebenarnya di republik ini,” tutup Ferry dengan nada penuh tekad.
Aksi 15 November 2026 bukan sekadar momen politik, melainkan simbol awal dari transformasi besar: dari umat yang terpecah menjadi kekuatan yang terpadu, dari masyarakat yang pasif menjadi aktor utama dalam pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.
