Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Manokwari: Memperkuat Jiwa Kebangsaan dan Kesadaran Sosial
Kegiatan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang digelar oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Papua Barat di Manokwari menjadi momen penting dalam upaya membangun kesadaran kebangsaan di kalangan kader partai dan masyarakat luas. Acara berlangsung di Kantor DPW Partai Perindo, Sowi, Manokwari, pada Kamis, 19 November 2026, dan menghadirkan sejumlah narasumber dari lembaga pemerintah terkait, termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) serta Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat.
Membangun Pemahaman Nilai-Nilai Kebangsaan Secara Mendalam
Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang empat pilar utama kebangsaan Indonesia: Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara, serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mencerminkan keberagaman dalam persatuan.
Ketua DPW Partai Perindo Papua Barat, Aloysius Paulus Siep, menekankan bahwa pendidikan politik bukan hanya soal internal partai, tetapi juga tanggung jawab kolektif untuk membentuk warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya. “Pendidikan politik harus mendorong kader dan konstituen untuk tidak hanya memahami teori, tapi juga menerapkan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa tanpa pemahaman yang kuat terhadap empat pilar tersebut, maka perpecahan sosial dan ketidakharmonisan dapat dengan mudah muncul, terutama di wilayah dengan keragaman budaya seperti Papua Barat.
Peran Strategis Generasi Muda dalam Melestarikan Kebangsaan
Salah satu poin penting yang disampaikan oleh Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa Kesbangpol Papua Barat, Theo Dorus Kawer, adalah perlunya melibatkan generasi muda secara aktif dalam proses pembentukan kesadaran kebangsaan. Menurutnya, generasi muda saat ini sangat rentan terhadap pengaruh eksternal karena akses informasi yang begitu cepat dan mudah melalui media sosial.
“Jika generasi muda tidak dilibatkan secara intensif dalam memahami Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, maka pemahaman mereka terhadap negara bisa menjadi dangkal dan rapuh,” jelas Theo.
Ia menyoroti bahwa Papua Barat merupakan daerah dengan keragaman suku, agama, ras, dan budaya yang luar biasa tinggi. Dalam kondisi seperti ini, wawasan kebangsaan menjadi fondasi penting untuk menjaga harmoni sosial dan mencegah konflik akibat perbedaan.
Namun, tantangan tak hanya datang dari internal keberagaman, melainkan juga dari perkembangan teknologi digital. Kemudahan akses informasi membuat generasi muda terpapar berbagai narasi yang belum tentu sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan. “Mereka bisa mengakses sesuatu dengan gampang, tapi belum tentu mampu memilah mana yang benar dan mana yang merusak,” imbuhnya.
Kebijakan Pemerintah Harus Berpihak pada Kondisi Nyata Masyarakat
Theo juga menekankan bahwa penguatan wawasan kebangsaan tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan kebijakan pemerintah yang responsif terhadap realitas sosial dan ekonomi masyarakat. Ia menyampaikan keprihatinan atas kebijakan yang sering kali dirancang dari atas tanpa melihat langsung kondisi di lapangan.
“Kalau kebijakan tidak dilihat dari bawah, tidak langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, maka itu akan salah arah dan berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial, ekonomi, bahkan ancaman keamanan,” katanya.
Dengan kondisi ekonomi yang sulit—mulai dari harga kebutuhan pokok yang fluktuatif hingga biaya transportasi yang tinggi—banyak warga, terutama generasi muda, merasa kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Hal ini membuat mereka cenderung mencari solusi instan, yang jika tidak diantisipasi dengan baik, bisa berujung pada tindakan kriminal atau gangguan ketertiban umum.
Oleh karena itu, ia menyerukan agar para pemangku kebijakan menyusun dan menerapkan kebijakan dengan melihat kondisi riil masyarakat. “Penguatan wawasan kebangsaan harus berjalan seiring dengan perhatian terhadap persoalan ekonomi, sosial, dan kebutuhan dasar rakyat,” tutupnya.
Penutup: Kolaborasi untuk Masa Depan yang Utuh
Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Manokwari menjadi bukti nyata bahwa partai politik, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat bekerja sama untuk membangun fondasi kebangsaan yang kokoh. Dengan melibatkan kader, konstituen, dan generasi muda, serta menyelaraskan kebijakan dengan realitas sosial, langkah ini membuka harapan bagi terciptanya masyarakat yang sadar, inklusif, dan berkeadilan.
