Memperkuat Ketahanan Energi Nasional: Tantangan dan Harapan di Tengah Dinamika Global
Dalam era globalisasi yang ditandai dengan ketegangan geopolitik, perubahan iklim, dan fluktuasi harga komoditas energi, ketahanan energi nasional menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas ekonomi, kedaulatan negara, serta kesejahteraan rakyat. Di tengah kompleksitas tersebut, Barisan Jaga Indonesia Raya (Baja Indonesia Raya) menggelar acara virtual bertajuk “Mengaktualisasikan Pasal 33 UUD 1945: Ketahanan Energi Nasional di Tengah Dinamika Geopolitik Global” pada Rabu malam, 18 November 2026. Acara ini menjadi wadah penting untuk memperdalam pemahaman publik terhadap isu strategis energi dan sumber daya alam (SDA), sekaligus menyoroti langkah-langkah konkret yang perlu dilakukan untuk mewujudkan kemandirian energi.
Energi Bukan Sekadar Aspek Ekonomi, Tapi Pemikiran Strategis Bangsa

Sekretaris Jenderal Baja Indonesia Raya, Abdul Muhtar, menegaskan bahwa persoalan energi dan SDA tidak hanya berbicara tentang keuntungan finansial atau pertumbuhan PDB. Ia menyatakan bahwa energi adalah bagian dari identitas bangsa, menyangkut kedaulatan, keamanan nasional, dan masa depan generasi mendatang.
“Energi dan sumber daya alam bukan sekadar komoditas. Mereka adalah aset strategis yang harus dikelola secara bijak demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya. Menurut Muhtar, masyarakat perlu memiliki literasi energi yang tinggi agar dapat memahami betapa besar potensi yang dimiliki Indonesia—mulai dari cadangan minyak dan gas bumi, hingga sumber energi terbarukan seperti panas bumi, angin, dan matahari.
Ia juga menekankan perlunya pendekatan berkelanjutan dalam pengelolaan energi. “Diskusi tidak boleh berhenti di ruang rapat atau forum akademik. Kita harus membawa kesadaran ini ke tingkat masyarakat luas, mulai dari pelajar, petani, hingga pekerja informal,” tambahnya.
Potensi SDA Besar, Tapi Perlu Pengelolaan Optimal
Ketua Umum Baja Indonesia Raya, Wawan Sanjaya, menyoroti realitas bahwa Indonesia memiliki potensi SDA yang sangat melimpah. Namun, potensi itu belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. “Kita punya cadangan minyak yang masih cukup, sumber daya mineral strategis seperti nikel dan tembaga, serta potensi geotermal terbesar di dunia. Tapi jika tidak dikelola dengan baik, semua itu bisa jadi sia-sia,” katanya.
Wawan menekankan pentingnya hilirisasi energi sebagai strategi utama. Dengan mengolah sumber daya alam di dalam negeri, Indonesia dapat menciptakan nilai tambah yang lebih besar, menciptakan lapangan kerja baru, dan mengurangi ketergantungan pada impor barang mentah atau produk setengah jadi.
“Hilirisasi bukan sekadar kebijakan industri, tapi bentuk nyata dari kedaulatan energi. Ini adalah cara kita mengubah kekayaan alam menjadi kekuatan ekonomi dan kekuatan nasional,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa penguatan ketahanan energi membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah, dunia usaha, lembaga riset, organisasi masyarakat sipil, hingga masyarakat umum harus saling berkoordinasi. Tanpa sinergi ini, upaya mewujudkan kemandirian energi akan sulit tercapai.
Tantangan Nyata: Impor, Produksi Turun, dan Regulasi Lemah

Tidak bisa dipungkiri, tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menjaga ketahanan energi masih sangat besar. Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, memberikan gambaran objektif atas kondisi saat ini. Ia menyebutkan beberapa masalah krusial, seperti:
- Ketergantungan tinggi terhadap impor minyak dan gas, terutama bahan bakar minyak (BBM) dan bahan baku industri.
- Penurunan produksi minyak nasional yang terus-menerus, meskipun ada penemuan cadangan baru.
- Regulasi sektor hulu migas yang belum sepenuhnya mendukung investasi, sehingga minimnya eksplorasi baru.
- Kurangnya insentif bagi pengembangan energi terbarukan di tingkat daerah.
Komaidi menekankan bahwa semua ini harus dilihat dalam konteks Pasal 33 UUD 1945, yang secara eksplisit menyatakan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. “Jika kita tidak mengaktualisasikan pasal ini secara konsisten, maka kekayaan alam kita hanya akan menjadi alat bagi keuntungan segelintir pihak,” katanya.
Ia juga menyarankan adanya reformasi sistem pengelolaan energi yang lebih transparan, partisipatif, dan berbasis data. Selain itu, peningkatan investasi di sektor hulu migas dan dukungan politik yang kuat dari pemerintah menjadi kunci.
Webinar Sebagai Awal, Bukan Akhir dari Perjuangan
Acara webinar yang digelar Baja Indonesia Raya diharapkan menjadi titik awal dari gerakan nasional yang lebih luas. Bukan sekadar forum diskusi, tetapi ruang dialog yang menghasilkan gagasan-gagasan konstruktif, rekomendasi kebijakan, dan kesadaran kolektif bahwa ketahanan energi adalah tanggung jawab bersama.
“Tujuan kami bukan hanya menyampaikan pandangan, tapi membangun kesadaran bersama bahwa energi bukan soal pemerintah saja. Setiap warga negara punya peran,” tutup Wawan Sanjaya.
Dengan kolaborasi antarlembaga, penguatan regulasi, dan partisipasi aktif masyarakat, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara yang mandiri, berdaulat, dan berkelanjutan dalam urusan energi. Hanya dengan pendekatan holistik dan visioner, ketahanan energi nasional bisa benar-benar menjadi kenyataan—bukan sekadar harapan.
