Dorong Perekonomian Daerah, OSO Usulkan Obligasi Daerah sebagai Instrumen Investasi Publik
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), kembali menegaskan pentingnya pengembangan instrumen pembiayaan daerah yang inovatif dan berkelanjutan. Salah satu solusi strategis yang ia usulkan adalah penerapan obligasi daerah sebagai alternatif utama dalam mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur dan proyek publik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Menurut OSO, obligasi daerah bukan sekadar alat keuangan, melainkan sebuah jalan pintas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang merata dan inklusif. “Obligasi daerah ini sangat bagus. Saya baru saja diundang oleh Pak Mekeng, Ketua Fraksi Golkar di MPR, untuk membahas isu yang sudah lama saya dorong sejak tahun-tahun sebelumnya,” ujar OSO dalam pernyataannya pada Jumat (20/11).
Ia menekankan bahwa dengan adanya instrumen seperti ini, pemerintah daerah akan memiliki ruang lebih luas untuk mengelola keuangan secara mandiri tanpa terlalu bergantung pada dana hibah dari pusat. Lebih dari itu, hal ini juga memberi peluang bagi masyarakat lokal untuk turut serta dalam proses pembangunan melalui investasi langsung di proyek-proyek yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan mereka.
Kembali ke Akar: Sejarah Panjang Pengusulan Obligasi Daerah
Usulan ini bukanlah gagasan baru. Bahkan, sejak tahun 2000, isu tentang obligasi daerah telah menjadi topik diskusi serius di lingkungan parlemen. Saat itu, OSO masih menjabat sebagai anggota MPR dari utusan daerah, dan bersama rekan-rekannya, ia sempat menyelenggarakan seminar khusus untuk membahas potensi dan mekanisme penerapan obligasi daerah.
Namun, meski ada minat dan kesadaran awal, upaya tersebut tidak berlanjut karena belum didukung oleh payung hukum yang kuat. “Saat itu, kami sudah menyelenggarakan seminar tentang obligasi daerah, tapi tidak berlanjut. Sekarang, ini adalah kelanjutan dari semangat yang sama,” ungkap Melchias Marcus Mekeng, Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR.
Kini, setelah lebih dari dua dekade, FPG MPR kembali mengambil inisiatif dengan menggelar Sarasehan Nasional dan menyerahkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Obligasi Daerah. Langkah ini dinilai sebagai tonggak penting dalam membangkitkan kembali momentum politik dan legislatif untuk merealisasikan regulasi yang dibutuhkan.
Tantangan Utama: Kurangnya Payung Hukum dan Minimnya Kepercayaan Investor
Meskipun banyak peraturan turunan telah dikeluarkan oleh pemerintah sejak 2000 hingga kini — mulai dari Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Keuangan (PMK), hingga ketentuan teknis di Kementerian Keuangan — salah satu kendala terbesar tetap berada pada ketiadaan RUU yang jelas sebagai dasar hukum formal bagi penerbitan obligasi daerah.
Tanpa payung hukum yang kuat, investor baik domestik maupun asing cenderung ragu untuk berpartisipasi. Mekeng menyoroti bahwa jika RUU ini disahkan, diperkirakan dapat menarik investasi hingga Rp 1.000 triliun dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan.
“Dana sebesar itu bisa menjadi tambahan modal yang sangat signifikan untuk percepatan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah terpencil atau yang minim akses pendanaan,” jelasnya.
Target Realisasi: RUU Obligasi Daerah Harus Rampung pada 2027
Dengan dukungan kuat dari FPG MPR dan partisipasi aktif tokoh-tokoh seperti OSO, harapan besar pun dibebankan kepada proses legislasi di DPR RI. Mekeng optimistis bahwa naskah akademik yang telah disiapkan dapat menjadi landasan kuat bagi pembahasan lebih lanjut di Komisi II dan Komisi V DPR.
“Kami berharap, RUU Obligasi Daerah ini bisa menjadi angin segar dalam dunia politik dan kebijakan keuangan daerah. Tujuan akhirnya adalah menciptakan sistem pembiayaan yang lebih transparan, efisien, dan partisipatif,” imbuhnya.
Target penyelesaian finalisasi RUU ini ditargetkan pada tahun 2027, dengan harapan bahwa pada masa itu, setiap daerah di Indonesia sudah memiliki akses yang nyata terhadap pasar modal untuk membiayai proyek-proyek pembangunan strategis mereka sendiri.
Dampak Jangka Panjang: Daerah Makmur, Indonesia Makmur
Di balik angka-angka dan proses legislatif, di sini terletak visi yang lebih besar: menciptakan kemandirian fiskal daerah dan memperkuat struktur ekonomi nasional dari bawah. Jika berhasil diterapkan, obligasi daerah bukan hanya akan meningkatkan kapasitas keuangan daerah, tetapi juga akan menciptakan lapangan kerja baru, mendorong kreativitas lokal, dan mempercepat transformasi digital dan hijau di tingkat kabupaten dan kota.
Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, parlemen, dan sektor swasta, langkah ini bisa menjadi contoh nyata bahwa pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan memang dimungkinkan — asalkan ada komitmen politik yang tegas dan regulasi yang jelas.
