LUBUK LINGGAU – lintasdesa.id || Pemerintah Kota Lubuk Linggau mulai membuka ruang pembahasan pengembangan konsep smart city melalui audiensi bersama dua perusahaan teknologi, PT Nusa Network Prakarsa dan PT Visi Tama Gemilang, di ruang kerja Wali Kota H. Rachmat Hidayat, Rabu (11/2/2026).
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari penjajakan awal kemungkinan kerja sama transformasi digital di Kota Lubuk Linggau.
Wali Kota H. Rachmat Hidayat dalam kesempatan itu menyampaikan arah kebijakan pembangunan kota ke depan akan semakin berbasis digitalisasi. Menurutnya, penerapan sistem smart city dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperkuat sistem pengawasan keamanan, serta meningkatkan efektivitas layanan publik.
“Ke depan kita arahkan sistem pemerintahan berbasis digital,” ujarnya.
Namun demikian, ia mengakui kondisi fiskal daerah masih menjadi tantangan utama. Keterbatasan anggaran, termasuk dampak pemotongan transfer dari pemerintah pusat, membuat ruang gerak keuangan daerah menjadi lebih terbatas. Saat ini, Pemkot Lubuk Linggau masih memprioritaskan penyelesaian infrastruktur dasar serta program prioritas lain sesuai kemampuan keuangan daerah.
Meski belum masuk tahap komitmen kerja sama, wali kota membuka peluang kolaborasi apabila terdapat skema yang saling menguntungkan dan realistis secara anggaran.
Smart City dan Kebutuhan Perkotaan
Gagasan smart city bukan hal baru dalam pembangunan perkotaan di Indonesia. Sejumlah kota telah mengembangkan sistem berbasis digital untuk mendukung pelayanan publik, pengawasan lalu lintas, pengelolaan pajak daerah, hingga sistem keamanan terpadu.
Dalam konteks Lubuk Linggau, pertumbuhan aktivitas ekonomi, mobilitas masyarakat, serta kebutuhan pengawasan kawasan perkotaan menjadi latar belakang penting munculnya wacana ini. Kota yang terus berkembang membutuhkan sistem yang mampu memantau lalu lintas, parkir, hingga potensi kebakaran hutan dan lahan yang kerap menjadi isu di sejumlah wilayah Sumatera Selatan.
Pimpinan PT Visi Tama Gemilang, Susandi, dalam paparannya menjelaskan bahwa pembangunan smart city tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran karena cakupannya luas dan melibatkan banyak perangkat daerah.
“Smart city memiliki cakupan besar dan terintegrasi dengan berbagai dinas. Tidak bisa dibangun hanya dalam satu tahun anggaran,” jelasnya.
Ia memaparkan sejumlah teknologi yang ditawarkan, antara lain sistem keamanan kota berbasis kecerdasan buatan (AI) seperti kamera pendeteksi wajah, pemantauan parkir, kamera dengan jangkauan deteksi hingga 750 meter, sistem kontrol lalu lintas, hingga perangkat pemantauan kebakaran hutan dan pengawasan aliran sungai.
Sementara itu, Product Specialist PT Nusa Network Prakarsa, Annisa Dewi, turut hadir dalam audiensi bersama Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Lubuk Linggau H. Heri Zulianta serta Kepala Diskominfotiksan, Ervan Affansyah.
Dampak bagi Masyarakat
Apabila terealisasi, sistem smart city berpotensi mengubah pola layanan publik di Lubuk Linggau. Masyarakat dapat merasakan layanan yang lebih cepat dan terintegrasi, mulai dari pengurusan administrasi hingga pengawasan keamanan lingkungan.
Dari sisi keamanan, penggunaan kamera berbasis AI dapat membantu aparat dalam pemantauan area publik dan pengaturan lalu lintas. Di sektor lingkungan, sistem deteksi dini kebakaran dan pemantauan sungai berpotensi mendukung langkah pencegahan bencana.
Namun, implementasi teknologi berskala besar juga membutuhkan kesiapan infrastruktur jaringan, sumber daya manusia, serta pengelolaan data yang terintegrasi antarorganisasi perangkat daerah.
Hingga saat ini, pembahasan masih pada tahap penjajakan dan pemaparan konsep. Pemerintah Kota Lubuk Linggau menyatakan akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kesiapan anggaran dan kebutuhan prioritas daerah, sebelum melangkah lebih jauh ke tahap implementasi.
Transformasi digital, di satu sisi, menjadi kebutuhan kota yang terus tumbuh. Di sisi lain, penguatan infrastruktur dasar tetap menjadi agenda yang harus diselesaikan secara bertahap. Di antara dua kepentingan itu, arah kebijakan ke depan akan sangat ditentukan oleh kemampuan fiskal dan model kerja sama yang dapat disepakati.@red
About the Author
