Presiden Prabowo Dorong Penguasaan Negara atas 70% Tambang Nasional
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah mengeluarkan instruksi strategis terkait pengelolaan sumber daya alam di tanah air. Dalam pidatonya pada peresmian Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, ia menegaskan bahwa sebanyak 70 persen tambang yang ada di Indonesia harus dikuasai atau dikelola oleh negara. Instruksi ini bukan hanya sekadar kebijakan ekonomi semata, melainkan bagian dari upaya besar untuk mewujudkan tata kelola ekonomi yang berkeadilan dan sesuai dengan nilai-nilai konstitusional.
Penguasaan Sumber Daya Strategis oleh Negara
Prabowo menjelaskan bahwa sektor-sektor produksi yang krusial dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat—seperti pertambangan mineral dan energi—harus berada dalam kendali negara. Ia menyampaikan kepada seluruh menteri, khususnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), agar semua izin usaha pertambangan (IUP) yang dikeluarkan ke depan minimal 70 persen keuntungannya dinikmati oleh negara. Jika diperlukan, saham mayoritas dalam perusahaan pertambangan juga bisa dikendalikan oleh pemerintah.
“Saya kasih instruksi ke menteri-menteri terutama Menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP, mulai dari sekarang minimal 70% harus dinikmati oleh negara. Bila perlu, dikuasai saham-sahamnya,” ujar Prabowo.
Instruksi ini didasarkan pada prinsip keadilan sosial dan kemandirian ekonomi yang diamanatkan dalam Pasal 22 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Kedua pasal tersebut menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah milik negara dan harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Keseimbangan Investasi Swasta dan Keberlanjutan Nasional
Meskipun memperkuat dominasi negara, Prabowo menekankan bahwa pemerintah tetap membuka ruang bagi investor swasta untuk ikut serta dalam pengembangan sektor pertambangan. Namun, syarat utamanya adalah bahwa hasil investasi tersebut harus kembali ke negara secara proporsional.
“Kalau tidak, karena kita butuh mungkin (pengusaha) boleh memasukkan modal, (tapi) investasi anda kembali setelah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia.”
Kebijakan ini dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan pendanaan modern dan perlindungan terhadap aset nasional. Prabowo optimistis bahwa dampak dari kebijakan ini akan mulai terasa dalam beberapa bulan ke depan, terutama dalam bentuk peningkatan pendapatan negara dari sektor pertambangan dan pengurangan praktik eksploitasi yang merugikan.
Reformasi Tata Kelola Ekspor Melalui DSI dan Portal NADI
Di luar sektor pertambangan, Presiden juga menyampaikan pentingnya reformasi sistem ekspor komoditas strategis. Salah satu inisiatif utama yang sedang dikembangkan adalah skema impor satu pintu yang dikelola oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Skema ini bertujuan untuk menghindari praktik manipulasi data ekspor seperti under-invoicing dan transfer pricing, yang selama ini merugikan negara secara finansial.
Sebagai bagian dari reformasi ini, DSI meluncurkan Portal National Data & Intelligence (NADI)—sistem digital yang dirancang untuk mengintegrasikan data perdagangan lintas batas. Portal ini akan melacak transaksi komoditas mulai dari proses ekspor dari pelabuhan Indonesia hingga pembayaran hasil ekspor kembali ke kas negara.
Luke Thomas Mahony, Chief Executive Officer DSI, menjelaskan bahwa sistem ini tidak hanya tentang pengumpulan data, tetapi juga analisis mendalam terhadap dokumen kontrak, faktur, dan laporan ekspor. Tujuannya adalah menciptakan tata kelola ekspor yang transparan, akuntabel, dan profesional.
“Hal yang penting adalah menganalisis data yang ada, serta memeriksa dokumen kontrak dan faktur yang terkait,” kata Luke dalam acara Sosialisasi Perkembangan Implementasi DHE SDA dan Tata Kelola Ekspor SDA Strategis di Jakarta Pusat.
Jadwal Pelaksanaan dan Persiapan Teknis
Portal NADI akan resmi dioperasikan pada 1 Januari 2027. Sebelum masa operasional tersebut, DSI telah menyiapkan serangkaian persiapan teknis:
- Briefing Teknis untuk eksportir akan dilaksanakan pada 15 Desember 2026.
- Pendaftaran perusahaan eksportir akan dibuka mulai 15 Desember 2026.
- Pada tanggal 1 Januari 2027, portal NADI akan digunakan untuk mengunggah dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) dan dokumen akhir kargo.
Dengan hadirnya sistem ini, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dunia internasional terhadap ketertiban dan integritas ekspor Indonesia, sekaligus memastikan bahwa nilai tambah dari sumber daya alam benar-benar kembali ke negara.
Kesimpulan: Menuju Ekonomi Berbasis Kepemilikan dan Keadilan
Keputusan Presiden Prabowo untuk menguatkan kepemilikan negara atas 70% tambang dan mereformasi tata kelola ekspor melalui DSI dan portal NADI merupakan langkah strategis dalam membangun ekonomi Indonesia yang lebih kuat, adil, dan berkelanjutan. Kebijakan ini tidak hanya menekankan kedaulatan atas sumber daya alam, tetapi juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk menerapkan sistem ekonomi kekeluargaan yang sesuai dengan amanat konstitusi.
