LINT@SDESANEWS.ID RIAU — Peredaran rokok merek Aurora yang belum dapat dipastikan legalitasnya semakin marak di Provinsi Riau. Rokok ini dengan leluasa beredar menyasar warung-warung harian, mulai dari Kota Pekanbaru hingga ke sejumlah kabupaten/kota di luar ibu kota provinsi.(18/11).
Yang mengkhawatirkan, dugaan pendistribusian rokok ini disebut-sebut telah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama, namun hingga saat ini belum terlihat adanya penindakan nyata dari Aparat Penegak Hukum maupun Kantor Wilayah Bea Cukai Riau. Kondisi ini memicu berbagai pertanyaan di tengah masyarakat.
“Ada apa dengan para pemangku jabatan di Riau? Apakah ini ketidaktahuan semata, atau justru ada unsur pembiaran karena adanya dugaan setoran?” begitu pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat yang memantau peredaran rokok tersebut.
Sebenarnya masalah ini telah banyak diberitakan oleh sejumlah media daring di Riau. Namun hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi maupun langkah penindakan yang diumumkan kepada publik oleh pihak berwenang.
Dari sejumlah pemberitaan yang beredar, juga mencuat beberapa nama yang diduga terkait jaringan distribusinya, di antaranya seseorang bermarga Lubis. Selain itu, terdapat dugaan adanya armada kendaraan berstiker bertuliskan “SULTAN” yang kerap terlihat dalam aktivitas pendistribusian rokok tersebut.
Masyarakat dan elemen pers di Riau kini berharap agar Kapolda Riau yang baru, Irjen Pol. Arman Achdiat, bersama Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Riau,dapat segera menindaklanjuti pemberitaan yang sedang viral ini.
Publik meminta kedua instansi tersebut tidak berdiam diri. Jika rokok Aurora terbukti tidak memiliki kelengkapan dokumen dan ijin yang sah, maka harus ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebaliknya, jika produk tersebut legal, masyarakat meminta adanya penjelasan resmi yang transparan agar publik tidak terus berasumsi negatif terhadap kinerja aparat penegak hukum dan Bea Cukai Riau.
“Jangan sampai ketidakjelasan ini justru memicu kecurigaan publik adanya pembiaran terhadap praktik peredaran barang yang merugikan negara dan masyarakat luas,” harap sejumlah warga yang ditemui awak media.
Redaksi
