LINT@SDESANEWS.ID RIAU — praktik jual beli seragam sekolah yang melanggar aturan di duga kembali terjadi di SMP Negeri 3 Tambang, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Informasinya, Harga yang ditetapkan mencapai Rp 250.000 per pasang, dengan total kewajiban pembelian hingga 6 pasang seragam.
Akibatnya, setiap wali murid harus menyiapkan dana sekitar Rp 1.500.000 untuk kebutuhan seragam satu anak.,”Kenapa harga segitu?” — pertanyaan besar yang kini menggema di kalangan wali murid.(16/11)
Wali Murid: Terpaksa Tak Punya Pilihan
Salah seorang wali murid yang tidak ingin namanya dipublikasikan membenarkan adanya penetapan harga tersebut melalui apa yang disebut hasil rapat komite sekolah.
“Memang harga seragam ditetapkan Rp 250.000 per pasang, ada 6 pasang baju yang harus dibeli. Tahun ini ada 4 model dengan warna baru, terus kok ibuk mau tanyak awak media ? Mau bagaimana lagi, Pak. Kalau tidak ambil di sekolah, di mana lagi kami harus cari yang warnanya sama persis? Mau gak mau kami harus setuju, padahal saya tahu di luar harganya pasti tidak sampai segitu,” ungkap wali murid tersebut dengan nada pasrah.
Pihak Sekolah: Sangkal Keterlibatan, Namun Di Duga Semua Transaksi Berlangsung di Sekolah
Awak media kemudian menghubungi Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, dengan Inisial IA. Beliau menyatakan bahwa penetapan harga seragam murni hasil musyawarah wali murid dan tidak ada keterlibatan pihak sekolah uajrnya.
Namun Informasi yang kami himpun di lapangan menunjukkan hal yang berbeda: pengukuran seragam, penagihan biaya, hingga pengambilan baju semuanya dilakukan di lingkungan sekolah. Jika tidak ada keterlibatan sekolah, mengapa seluruh proses transaksi difasilitasi di dalam sekolah? Apakah ada kerja sama tersembunyi antara oknum sekolah dengan pemasok tertentu yang bersembunyi di balik nama “kesepakatan komite”?
Saat dimintai keterangan lebih lanjut, Kepala SMPN 3 Tambang, Bapak Suhemi, justru menyatakan dirinya tidak tahu menahu soal transaksi tersebut.
Semakin Janggal: Nomor Media Langsung Diblokir
Yang semakin memperkuat dugaan adanya sesuatu yang ditutupi, tak lama setelah konfirmasi disampaikan, nomor awak media langsung diblokir oleh oknum pihak sekolah inisial IA,yang sebelumnya dihubungi. Tanpa penjelasan, tanpa alasan yang jelas.
Ini ada apa? Mengapa begitu risih saat ditanya hal yang berkaitan dengan kepentingan publik? Ataukah ada sesuatu yang sengaja disembunyikan dari masyarakat?
Dasar Hukum: Larangan Jelas, Sanksi Tegas
Praktik ini sangat mencurigakan karena jelas bertentangan dengan regulasi yang berlaku:
– PP No. 17 Tahun 2010 (Pasal 181 & 198): Secara mutlak melarang pendidik, tenaga kependidikan, komite sekolah, maupun satuan pendidikan menjual seragam kepada peserta didik.
– Permendikbudristek No. 50 Tahun 2022: Sekolah hanya boleh menentukan model dan spesifikasi seragam. Mekanisme pengadaan sepenuhnya adalah hak orang tua — bebas membeli di mana saja, tidak boleh diarahkan atau dipaksa.
– Surat Edaran Disdik Riau & Kebijakan Disdikpora Kampar: Sekolah dilarang keras mengarahkan wali murid membeli seragam di koperasi sekolah atau vendor tertentu.
Sanksi pelanggarannya tegas: Mulai dari pencopotan jabatan hingga sanksi disiplin berat bagi aparatur sipil negara yang terlibat.
Desakan ke Disdikpora Kampar
Oleh karena itu, awak media meminta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kampar untuk segera turun melakukan audit dan verifikasi di lapangan. Jika terbukti benar adanya praktik jual beli seragam yang terstruktur dan melanggar hukum di SMPN 3 Tambang, maka oknum-oknum yang terlibat harus dikenakan sanksi tegas sesuai peraturan yang berlaku.
Dunia pendidikan di Kampar tidak boleh terus tercoreng oleh praktik-praktik yang membebani masyarakat setiap tahun ajaran baru. Transparansi dan penegakan hukum mutlak diperlukan.
(Redaksi akan terus memantau perkembangan kasus ini dan akan memberikan hak jawab jika nama- nama yang di sebutkan meminta hak jawab sesuai UUD Pers no 40 Tahun 1999)
Redaksi
