Perkuat Penegakan Hukum dan Kembalikan Hak Rakyat Melalui RUU Perampasan Aset

Komisi III DPR RI terus mempercepat proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, sebagai bagian dari upaya sistematis untuk memperkuat penegakan hukum dan memastikan keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban dari tindak pidana. Salah satu fokus utama dalam pembahasan ini adalah pengembalian kekayaan hasil kejahatan, agar pelaku tidak lagi dapat menikmati manfaat dari tindakannya meskipun telah menjalani hukuman pidana. Untuk mendalami isu ini secara lebih komprehensif, Komisi III menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan perwakilan dari Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN), organisasi yang aktif dalam advokasi hukum dan perlindungan hak asasi rakyat.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPP Bidang Hukum ARUN, Yudi Rijali Muslim, menyampaikan urgensi dibutuhkannya regulasi yang kuat dan efektif dalam menghadapi tantangan modern dalam pemberantasan kejahatan ekonomi. Ia menekankan bahwa RUU Perampasan Aset bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal keadilan sosial dan pemulihan hak-hak rakyat yang dirugikan oleh praktik korupsi dan pencucian uang. “UU ini diharapkan mampu mengembalikan hak rakyat dan memutus rantai keuntungan dari kejahatan,” tegasnya.
Yudi menjelaskan bahwa ARUN telah melakukan serangkaian kajian internal yang melibatkan kalangan akademisi, pakar hukum, serta masyarakat umum melalui survei dan forum diskusi publik. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap penyusunan regulasi yang tidak hanya berbasis pada kebutuhan hukum, tetapi juga mencerminkan aspirasi dan realitas sosial yang ada di lapangan.
Mewujudkan Keadilan Berbasis Pemulihan Hak Korban
Salah satu poin penting yang disoroti Yudi adalah bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak boleh diukur semata dari jumlah tersangka yang dihukum, tetapi juga dari sejauh mana kerugian negara dan hak masyarakat dapat dipulihkan. Ia menyoroti ketidakseimbangan yang kerap terjadi: sementara masyarakat kecil diminta bertanggung jawab atas kesalahan mereka, pelaku kejahatan ekonomi justru masih bisa mempertahankan kekayaan hasil ilegal.
“Jangan sampai hukum terlihat tidak adil karena masyarakat kecil harus membayar harga tinggi, sementara pelaku kejahatan ekonomi tetap menikmati kekayaan yang diperoleh secara curang,” ujar Yudi. Menurutnya, perampasan aset harus menjadi alat untuk memastikan bahwa keadilan benar-benar dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, terutama yang paling rentan.
Mengantisipasi Modus Kejahatan Modern dan Kompleks
Dengan berkembangnya teknologi digital, transaksi lintas batas, dan sistem keuangan global, modus kejahatan pun ikut berubah. Aset yang diperoleh dari tindak pidana kini lebih mudah disembunyikan melalui perubahan bentuk (misalnya dari tunai menjadi properti atau saham), maupun pemindahan ke yurisdiksi luar negeri. Hal ini membuat upaya pelacakan dan pemulihan aset menjadi sangat sulit tanpa payung hukum yang kuat dan fleksibel.
Oleh karena itu, Yudi menekankan bahwa RUU Perampasan Aset harus mampu:
- Melacak aset secara efektif, bahkan yang tersebar di berbagai negara.
- Membekukan aset sebelum putusan pengadilan final, terutama dalam kasus-kasus berisiko tinggi.
- Mengamankan aset selama proses hukum berlangsung.
- Memulihkan aset untuk digunakan kembali demi kepentingan publik, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program pengentasan kemiskinan.
Selain itu, ia menekankan pentingnya mencegah agar aset yang berasal dari kejahatan tidak digunakan untuk membiayai kekuasaan baru, membentuk jaringan korupsi, atau merusak persaingan ekonomi yang sehat. “Aset kejahatan harus diberi nasib yang sama dengan kejahatannya: dikembalikan ke rakyat, bukan menjadi alat kekuasaan,” tambahnya.
Perlunya Mekanisme Hukum yang Adil dan Transparan
Di sisi lain, Ketua Divisi Advokasi ARUN, Syaqieb, memberikan perhatian khusus pada mekanisme hukum yang akan diterapkan dalam pelaksanaan perampasan aset. Ia menyarankan agar prinsip conviction based (CB) menjadi dasar utama dalam penerapan regulasi ini. Prinsip ini menjamin bahwa perampasan aset hanya dilakukan setelah terdapat keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga memastikan proses yang adil dan berdasarkan bukti kuat.
Namun, Syaqieb tidak menutup kemungkinan penggunaan prinsip non-conviction based (NCB) dalam kondisi tertentu yang mendesak. Misalnya, ketika ada indikasi kuat bahwa pelaku berencana melarikan diri atau memindahkan aset ke luar negeri, atau ketika tersangka meninggal dunia namun asetnya masih dicurigai berasal dari tindak pidana.
“NCB harus menjadi instrumen pengecualian, bukan prosedur umum. Aset tetap harus memiliki dugaan kuat terkait tindak pidana, dan tetap harus melalui proses pemeriksaan pengadilan sebelum statusnya ditetapkan,” tegas Syaqieb. Ia menekankan bahwa keseimbangan antara kecepatan penanganan dan perlindungan hak asasi wajib dijaga, agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam nama pemberantasan kejahatan.
Menjaga Kekayaan Negara untuk Kemakmuran Rakyat
Secara umum, kedua tokoh dari ARUN menekankan bahwa RUU Perampasan Aset bukan sekadar alat hukum, tetapi juga simbol komitmen negara terhadap keadilan sosial dan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Ini sejalan dengan nilai-nilai dalam Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa kekayaan alam dan sumber daya nasional harus dikelola untuk kesejahteraan bersama.
Dengan demikian, RUU ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam transformasi sistem hukum Indonesia—dari yang bersifat represif menuju sistem yang proaktif, transparan, dan berpihak pada rakyat.
Kewaspadaan terhadap Potensi Abuse of Power dalam RUU Perampasan Aset
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar dan sekaligus pimpinan sidang, Soedeson Tandra, menyampaikan kekhawatiran mendalam mengenai risiko penyalahgunaan kekuasaan yang bisa muncul dari Undang-Undang Perampasan Aset (RUU Perampasan Aset), jika tidak dilengkapi dengan mekanisme pengawasan yang ketat serta batasan hukum yang jelas. Menurutnya, meskipun tujuan utama dari regulasi ini adalah untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan melindungi kepentingan publik, potensi abuse of power tetap menjadi ancaman serius jika proses perampasan aset tidak dijalankan secara transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip hukum.
Soedeson menekankan bahwa para anggota legislatif telah mempertimbangkan prinsip ultimum remedium—atau “jalan terakhir”—dalam merancang aturan ini. Prinsip tersebut menegaskan bahwa penerapan UU Perampasan Aset hanya boleh dilakukan setelah semua instrumen hukum lain yang tersedia telah dinyatakan tidak efektif atau tidak dapat digunakan lagi. Dalam konteks praktis, hal ini berarti bahwa tindakan perampasan aset harus menjadi langkah terakhir, bukan sebagai alat awal atau pemaksaan yang bersifat spekulatif.
“UU ini digunakan, jika memang sudah tidak ada lagi UU yang bisa dipergunakan,” tegas Soedeson, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kekuatan hukum negara dan perlindungan terhadap hak asasi warga negara.
Selain itu, ia juga mengajukan pertanyaan strategis kepada Asosiasi Rakyat Untuk Keadilan (ARUN) mengenai kemungkinan perluasan cakupan perampasan aset terhadap jenis-jenis tindak pidana lain di luar korupsi. Salah satu contoh yang disoroti adalah tindak pidana penipuan massal yang dapat menimbulkan kerugian finansial besar serta penderitaan psikologis yang mendalam bagi korban, terutama dalam kasus investasi bodong atau skema ponzi. Soedeson menilai bahwa jika terbukti adanya hubungan langsung antara aset yang dirampas dan pelaku tindak pidana tersebut, maka sistem perampasan aset bisa menjadi alat yang efektif untuk mengembalikan kerugian kepada korban.

Perlunya Pembedaan yang Jelas Antara Kekayaan Ilegal dan Aset Sah
Di sisi lain, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PAN, Endang Agustina, memberikan apresiasi tinggi terhadap beberapa gagasan yang muncul dalam diskusi, terutama mengenai pentingnya membedakan secara tegas antara kekayaan yang tidak wajar dan aset yang benar-benar terbukti terkait dengan tindak pidana. Ia menyoroti bahwa tanpa pemisahan yang jelas dan objektif, risiko kesalahan hukum sangat tinggi, termasuk pengambilalihan aset milik orang yang tidak bersalah.
Endang menekankan bahwa penerapan UU Perampasan Aset harus didasarkan pada bukti konkret dan proses peradilan yang adil. Ia menyambut baik usulan agar terjadi pemisahan mutlak antara proses penyidikan, penuntutan, dan eksekusi perampasan aset. Menurutnya, hal ini akan mencegah terjadinya intervensi politik atau manipulasi hukum yang dapat merugikan individu atau kelompok tertentu.
“Saya pun menilai sangat baik sekali, usulan pemisahan yang sangat mutlak dalam penerapan UU Perampasan Aset ini nantinya,” ujar Endang, menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus menjadi fondasi utama dari setiap kebijakan hukum yang berdampak luas terhadap kehidupan warga negara.
Membangun Sistem yang Adil dan Berkeadilan
Kedua tokoh parlemen ini secara bersama-sama menekankan bahwa keberhasilan UU Perampasan Aset tidak hanya ditentukan oleh kekuatan hukumnya, tetapi juga oleh kualitas implementasi dan integritas institusi yang melaksanakannya. Mereka mengingatkan bahwa hukum yang kuat justru bisa menjadi senjata yang berbahaya jika tidak diimbangi dengan kontrol sosial, partisipasi publik, dan mekanisme check and balance yang efektif.
Dengan demikian, RUU Perampasan Aset harus dirancang bukan hanya sebagai alat represif, melainkan sebagai bagian dari sistem peradilan yang berkeadilan, proporsional, dan berbasis bukti. Hal ini akan menjamin bahwa upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum tidak hanya efektif, tetapi juga menjunjung tinggi hak-hak dasar warga negara.
