Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak hingga 2026: DjP Siapkan Langkah Komprehensif
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali menegaskan komitmennya dalam mencapai target penerimaan pajak hingga akhir tahun 2026. Dalam perjalanannya, otoritas perpajakan ini masih membutuhkan tambahan penerimaan sekitar Rp500 triliun pada dua bulan terakhir tahun ini—November dan Desember 2026—untuk memastikan pencapaian target yang telah ditetapkan secara nasional.
Langkah strategis ini diungkapkan langsung oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam acara media gathering DJP yang diselenggarakan di Bogor pada Kamis, 12 November 2026. Ia menyampaikan bahwa meskipun angka pastinya akan dirilis lebih lanjut besok, tren kebutuhan pendapatan dari sisi pajak tetap signifikan dan harus segera direspons dengan tindakan nyata.
Kebijakan Perpajakan Baru sebagai Pemicu Pendapatan
Salah satu pilar utama dalam strategi peningkatan penerimaan adalah implementasi kebijakan perpajakan yang lebih progresif dan inklusif. DJP tengah mengakselerasi penerapan beberapa regulasi penting yang berpotensi memberikan dampak besar terhadap penerimaan negara:
-
Global Minimum Tax (GMT)
Kebijakan ini mewajibkan perusahaan multinasional untuk membayar pajak minimal di tingkat global, sehingga mencegah penghindaran pajak melalui pemindahan laba ke yurisdiksi dengan tarif rendah. Implementasi GMT menjadi bagian dari upaya Indonesia mendukung standar internasional dalam sistem perpajakan global. -
PPh Pasal 22 atas Transaksi Marketplace
Kebijakan ini menargetkan platform digital seperti e-commerce yang menjadi mediator transaksi antara penjual dan pembeli. Dengan memungut PPh Pasal 22 dari setiap transaksi, DJP berharap dapat menjangkau sektor ekonomi digital yang selama ini sulit dilacak secara efektif. -
Sistem Pemungutan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri (SPPTDLN)
Melalui SPPTDLN, DJP dapat mengawasi dan memungut pajak dari transaksi digital yang dilakukan oleh wajib pajak luar negeri terhadap konsumen dalam negeri. Ini merupakan respons terhadap pertumbuhan pesat ekonomi digital lintas batas.
Selain itu, DJP juga memperkuat program Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi (PSA). Program ini bertujuan mendorong wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban pokok pajak mereka tanpa takut terkena denda berlebihan. Dengan insentif ini, diharapkan jumlah wajib pajak yang melapor secara sukarela meningkat secara signifikan.
Pendekatan Berbasis Data dan Teknologi Canggih
Untuk memperkuat kapasitas pengawasan, DJP tidak lagi bergantung pada metode tradisional. Sebaliknya, otoritas ini menerapkan pendekatan modern yang berbasis data dan perilaku wajib pajak. Salah satu inovasi terbaru adalah penerapan behavioral nudging, yaitu pendekatan psikologis yang menggunakan komunikasi persuasif untuk mendorong wajib pajak melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara mandiri.
Dengan mengirimkan pesan personal, reminder otomatis, dan edukasi yang relevan, DJP berhasil meningkatkan tingkat kepatuhan sukarela tanpa harus melakukan tindakan paksa. Pendekatan ini tidak hanya efektif, tetapi juga lebih manusiawi dan ramah bagi wajib pajak.
Di bidang teknologi, DJP terus mengembangkan sistem administrasi perpajakan bernama Coretax. Fitur-fitur analitik dalam sistem ini terus diperkuat, termasuk integrasi dengan kecerdasan buatan (AI) untuk menganalisis pola transaksi, mendeteksi anomali, dan memprediksi potensi kebocoran pajak. AI membantu tim audit dan pengawas dalam mengidentifikasi risiko secara lebih cepat dan akurat.
Penguatan SDM dan Fungsionalisasi Pegawai
Tidak bisa dipungkiri, keberhasilan semua strategi ini sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia (SDM). DJP fokus pada peningkatan kapasitas Account Representative (AR)—petugas lapangan yang menjadi ujung tombak hubungan dengan wajib pajak.
Lebih lanjut, program fungsionalisasi pegawai telah menunjukkan hasil impresif. Dalam periode Agustus 2023 hingga Agustus 2024, aktivitas pengawasan meningkat hampir 65%, sementara aktivitas audit naik sekitar 25%. Angka ini membuktikan bahwa transformasi organisasi dan penugasan peran yang lebih spesifik memberikan dampak nyata terhadap efisiensi dan produktivitas kerja.
Kolaborasi Internasional dan Pertukaran Informasi
DJP juga memanfaatkan jaringan kerja sama internasional melalui mekanisme Exchange of Information (EoI), termasuk penggunaan data dari GloBE Information Return. Data ini sangat penting untuk memantau kepatuhan perusahaan multinasional yang masuk dalam cakupan Global Minimum Tax. Dengan akses ke informasi keuangan lintas negara, DJP dapat lebih akurat dalam mengidentifikasi potensi penghindaran pajak dan melakukan penagihan yang adil.
Penutup: Pembenahan Sistem dan Koordinasi Antar-Lembaga
Bimo Wijayanto menekankan bahwa penguatan sistem perpajakan tidak bisa dilakukan secara individu. “Kita harus memperkuat aktor pemungut pajak dan sistem Coretax yang terus kita sempurnakan,” katanya. Ia menambahkan bahwa sinergi antar kementerian dan lembaga sangat penting untuk menjaga stabilitas APBN dan ketahanan fiskal nasional.
Dengan kombinasi kebijakan, teknologi, SDM, dan kolaborasi global, DJP optimistis dapat menyelesaikan tantangan penerimaan pajak hingga akhir 2026. Upaya ini bukan hanya tentang mencapai angka, tetapi juga membangun sistem perpajakan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan untuk generasi mendatang.
About the Author
