Menjembatani Sosialisme Islam dan Keadilan Ekonomi: Diskusi Publik di Jawa Tengah
Di tengah dinamika politik dan ekonomi yang terus berubah, penting untuk kembali merefleksikan nilai-nilai dasar dalam membangun masyarakat yang adil dan berkeadilan. Diskusi publik bertajuk “Sosialisme Islam, Reaktualisasi Sosialisme Islam, dari H.O.S Tjokroaminoto hingga Ali Syariati untuk Keadilan Ekonomi” yang diselenggarakan di Aula Graha Gus Dur DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah pada Senin, 11 September 2026, menjadi wadah penting bagi para pemikir, aktivis, dan tokoh keagamaan untuk merenungkan kembali konsep-konsep sosialisme dalam perspektif Islam.
Politik sebagai Jalan Menuju Keadilan Sosial
Guru Besar Ekonomi Universitas Diponegoro (Undip), Prof. FX. Sugiyanto, menegaskan bahwa politik bukan sekadar soal kekuasaan atau dominasi, melainkan sarana utama untuk menciptakan keadilan sosial. “Politik adalah jalan terbaik dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya dengan tegas. Ia menekankan bahwa semua analisis ekonomi menyepakati hal ini: tanpa partisipasi politik yang inklusif dan transparan, perubahan sosial tidak akan pernah terjadi.
Namun, lanjutnya, politik yang sejati bukan tentang menguasai, melainkan tentang membawa kebaikan bersama. “Kalau tidak masuk politik, maka tidak ada perubahan,” tegasnya. Dalam konteks ini, politik menjadi alat untuk mewujudkan keadilan ekonomi, bukan sekadar arena pencapaian kepentingan kelompok tertentu.
Prof. FX Sugiyanto juga menyoroti pentingnya kritik konstruktif terhadap kebijakan pemerintah. Ia menekankan bahwa meskipun banyak program pemerintah dilandasi niat baik, implementasinya sering kali menimbulkan ketimpangan. “Sebaik apa pun gagasan atau tujuannya, jika pelaksanaannya buruk, maka hasilnya pun bisa merugikan rakyat. Di sinilah peran kritik menjadi kewajiban moral,” tuturnya.
Sosialisme dalam Perspektif Islam: Dari Abu Dzar hingga Tjokroaminoto
Ketua Rois Syuriah PW Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Tengah, KH Ubaidillah Shodaqoh, memberikan pengertian mendalam tentang kata sosialisme dalam konteks Islam. Ia menjelaskan bahwa kata sosio berasal dari akar bahasa yang mengandung makna ukhuwah atau persaudaraan. “Sama-sama saudara itu harus saling berbagi, saling empati, dan saling melindungi,” ujarnya.
Menurut Mbah Ubaid, sosialisme dalam Islam tidak lepas dari tradisi zuhud yang dianut oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Ketika menghadapi penumpukan kekayaan oleh elite di wilayah Syam pada masa pemerintahan Muawiyah, Abu Dzar secara tegas menolak praktik tersebut. Ia menegaskan bahwa siapa yang tidak mendermakan hartanya akan mendapatkan siksa yang pedih — sebuah pesan kuat tentang tanggung jawab sosial atas kekayaan.
Santri dan Sosialisme: Peran yang Terlupakan
Penulis buku sejarah, Iip D Yahya, menyampaikan kritik historis terhadap narasi sosialis yang selama ini cenderung mengabaikan peran kelompok santri. “Padahal, dalam pandangan H.O.S Tjokroaminoto, sosialisme baru sempurna jika manusia tidak hidup untuk dirinya sendiri,” katanya.
Tjokroaminoto, tokoh pendiri Sarekat Islam, meyakini bahwa semua manusia berasal dari kekuasaan Tuhan, sehingga kehidupan harus diarahkan untuk membela kaum mustadafin—kaum yang lemah dan terpinggirkan. “Implementasi sosialisme harus tercermin dalam program kerja politik yang nyata, bukan hanya teori,” tambahnya.
Tauhid sebagai Fondasi Sosial: Gagasan Ali Syariati
Dari sisi lain, aktivis lingkungan dan penulis Farid Gaban mengangkat gagasan filsuf Ali Syariati, yang melihat Islam sebagai agama pembebas. “Islam bukan agama pasif, melainkan kekuatan revolusi yang melawan penindasan dan membela kaum marginal,” jelasnya.
Farid menyoroti kondisi Indonesia saat ini: negara yang kaya akan sumber daya alam (SDA), tetapi di sisi lain mengalami kerusakan lingkungan, kemiskinan struktural, konflik sosial, dan korupsi yang merajalela. “Solusinya bukan pada pertumbuhan ekonomi semata, melainkan pada pembaharuan demokrasi dan penguatan partisipasi publik,” imbuhnya.
Masa Depan Berbasis Nilai dan Kemaslahatan
Ketua DPW PKB Jawa Tengah, Sarif Abdillah, menegaskan bahwa diskusi ini merupakan bagian dari upaya partai untuk mereview kembali berbagai konsep ideologis yang relevan dengan realitas zaman. “Harapannya, negara ini tidak salah kelola karena terlalu nyaman. Peradaban bisa runtuh dalam sekejap karena kehilangan nilai-nilai luhur,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa PKB adalah partai yang terus belajar dan beradaptasi. “Yang paling penting dari semua pemikiran ini adalah bagaimana kita mampu membawa kemaslahatan bagi umat, bukan sekadar kekuasaan atau popularitas,” tandasnya.
Diskusi ini menjadi pengingat bahwa keadilan ekonomi bukan hanya soal distribusi kekayaan, tetapi juga soal kesadaran kolektif, nilai-nilai kemanusiaan, dan komitmen terhadap keberlanjutan sosial. Dengan menggabungkan tradisi Islam, pemikiran sosialis, dan prinsip demokrasi, Indonesia memiliki potensi besar untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan.
