Penghargaan Adiwidya 2026: Bukti Komitmen Surabaya dalam Pendidikan Nonformal
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali menorehkan prestasi gemilang di kancah nasional dengan meraih penghargaan bergengsi Adiwidya 2026 dari Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK PKBM) Indonesia. Penghargaan ini menjadi bukti nyata atas komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan dan mengembangkan sistem pendidikan nonformal melalui jaringan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang tersebar di seluruh wilayah kota.
Penyerahan penghargaan dilakukan dalam rangkaian Seminar Nasional (Semnas) dan Musyawarah Nasional (Munas) VI FK PKBM Indonesia, yang digelar di Gedung Sawunggaling, Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Kampus Lidah Wetan, pada Jumat, 6 November 2026. Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari tingkat pusat hingga daerah, serta tokoh-tokoh pendidikan dan sosial dari seluruh penjuru tanah air.
Penghargaan diberikan langsung oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI), yaitu Gogot Suharwoyo, yang menyampaikan apresiasi tinggi terhadap langkah strategis yang telah diambil Pemkot Surabaya dalam membangun ekosistem pendidikan inklusif dan berkelanjutan.
Wali Kota Eri Cahyadi: Penghargaan untuk Seluruh Rakyat Surabaya
Menanggapi pencapaian ini, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam. Ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukan hanya milik pemerintah, tetapi merupakan hasil kerja kolektif dari seluruh elemen masyarakat.
“Saya matur nuwun (terima kasih), penghargaan itu sejatinya adalah untuk warga Surabaya. Karena (mengatasi) putus sekolah tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya, tapi seluruh masyarakat Surabaya, seluruh pengusaha yang ada di Kota Surabaya, seluruh orang tua asuh yang ada di Kota Surabaya,” ujar Wali Kota Eri dalam pernyataannya, Rabu (11/11/2026).
Ia menjelaskan bahwa keberhasilan program pendidikan dan sosial di Surabaya tidak lepas dari semangat gotong royong dan kepedulian antarwarga. Keterlibatan aktif para pengusaha lokal, relawan, dan orang tua asuh menjadi pilar penting dalam membantu anak-anak yang terancam putus sekolah atau mengalami kesulitan akses pendidikan.
“Kenapa Surabaya hari ini masih bisa tegak berdiri ketika masih ada pemotongan terkait dengan TKD (Transfer ke Daerah), karena hadir pahlawan-pahlawan di Surabaya. Pahlawan-pahlawan orang tua asuh untuk putus sekolah, orang tua asuh stunting dan lain-lainnya,” lanjutnya dengan nada penuh haru.
Gotong Royong sebagai Fondasi Kesejahteraan Kota
Bagi Wali Kota Eri, semangat gotong royong bukan sekadar frasa, tetapi nilai luhur yang menjadi jiwa pembangunan kota. Ia menekankan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak bisa diraih hanya melalui kebijakan pemerintah, tetapi harus dibangun bersama oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Ini adalah kebanggaan tersendiri saya sebagai wali kota ketika seluruh elemen yang ada di Surabaya ini mau tolong-menolong dalam hal kebaikan, mau menebar kebaikan. Inilah keberhasilan Kota Surabaya dengan Kota Pahlawannya,” katanya.
Komitmen ini juga tercermin dalam program Kampung Pancasila, yang menjadi wadah kolaboratif bagi masyarakat untuk bersinergi dalam menyelesaikan persoalan sosial, termasuk isu pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan. Melalui Kampung Pancasila, setiap warga diajak untuk menjadi aktor perubahan, bukan hanya penerima bantuan.
“Selalu saya katakan bukan karena wali kotanya, bukan karena pemerintahnya, tapi karena warga Surabaya yang sadar dirinya pahlawan yang mau membantu orang lain. Itulah puncak kesejahteraan Surabaya melalui Kampung Pancasila,” tegasnya.
Peran Strategis Pendidikan Nonformal dalam Menciptakan Kesetaraan
Dari sisi kebijakan, Pemkot Surabaya secara konsisten mendorong pendidikan nonformal sebagai jalur alternatif bagi mereka yang tidak dapat mengakses pendidikan formal karena berbagai kendala—mulai dari faktor ekonomi, geografis, hingga kondisi keluarga.
Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Febrina Kusumawati, menjelaskan bahwa penghargaan Adiwidya 2026 diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada daerah-daerah yang memiliki kebijakan progresif dalam mendukung pendidikan nonformal.
“Jadi beliau (Dirjen PNFI) dalam rangka pertemuan (FK PKBM) ke-VI tahun ini, memberikan apresiasi kepada daerah yang memang konsen terhadap pendidikan nonformal,” ujar Febri.
Salah satu fokus utama FK PKBM Indonesia adalah kebijakan pemerintah daerah dalam menciptakan ruang bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan melalui program kejar paket A, B, dan C—yang merupakan jalur kesetaraan pendidikan untuk lulusan SD, SMP, dan SMA.
“Bagaimana kita selalu mempersuasif masalah pendidikan nonformal yaitu warga Surabaya yang memang bermasalah dengan fasilitas sekolahnya. Misal yang bersangkutan ada did something happen, akhirnya tidak bisa melanjutkan sekolah,” jelas Febri.
Akses Pendidikan Tanpa Batas: Fasilitas dan Kebijakan Progresif
Pemkot Surabaya telah menyiapkan infrastruktur dan kebijakan yang mendukung pelaksanaan pendidikan nonformal. Saat ini, terdapat 26 lokasi belajar yang tersebar di seluruh kecamatan, lengkap dengan fasilitas pembelajaran, tenaga pengajar, dan kurikulum yang sesuai standar nasional.
Lebih dari itu, kebijakan Pemkot Surabaya tidak hanya berhenti di jenjang SMA. Wali Kota Eri terus mendorong agar lulusan SMA yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi tetap mendapatkan dukungan — baik dari sisi finansial maupun logistik.
“Pak Wali selalu memberikan ruangan (fasilitas) itu kepada kita semua lewat kebijakan-kebijakan beliau. Salah satunya yaitu melanjutkan sekolah untuk jenjang sampai dengan SMA. Bahkan yang SMA pun didorong untuk kuliah,” tutur Febri.
Dukungan ini sejalan dengan visi PNFI yang menilai bahwa kesejahteraan bangsa dimulai dari pendidikan yang inklusif dan merata. Dengan adanya kebijakan yang progresif dan partisipatif, Surabaya terus memperkuat posisinya sebagai kota yang ramah terhadap pendidikan, siapa pun latar belakangnya.
Memperluas Akses Pendidikan Nonformal di Surabaya melalui Berbagai Fasilitas Terpadu
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap warganya, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang sama dalam mengejar pendidikan. Upaya ini tidak hanya terbatas pada sistem formal, tetapi juga mencakup berbagai bentuk layanan pendidikan nonformal yang dirancang secara inklusif dan mudah diakses oleh masyarakat dari berbagai latar belakang. Salah satu langkah strategis yang telah dijalankan adalah pengembangan dan pemanfaatan fasilitas-fasilitas pendidikan yang tersebar di seluruh wilayah kota.
Fasilitas tersebut terdiri atas sembilan lokasi Program KRISNA (Kesetaraan Hadir untuk Masyarakat) dan 17 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Lokasi KRISNA dipilih secara strategis di sekitar lingkungan warga, dengan memanfaatkan infrastruktur publik yang sudah ada seperti aula kecamatan, balai pertemuan RW, serta ruang komunitas lainnya. Pendekatan ini memungkinkan warga lebih mudah mengakses layanan tanpa harus jauh-jauh pergi ke tempat-tempat yang jauh dari rumah. Dengan demikian, proses pembelajaran menjadi lebih dekat, nyaman, dan ramah bagi mereka yang memiliki keterbatasan mobilitas atau waktu.
Di sisi lain, PKBM menjadi pusat utama bagi pendidikan nonformal yang dikelola secara partisipatif oleh masyarakat sendiri. Melalui model ini, warga tidak hanya menjadi peserta, tetapi juga ikut serta dalam pengelolaan, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan belajar. Hal ini menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap peningkatan kualitas pendidikan di tingkat kelurahan. Program ini menyediakan jalur alternatif bagi mereka yang belum menyelesaikan pendidikan dasar maupun menengah, dengan fokus pada tiga jenjang utama: kejar paket A (setara SD), kejar paket B (setara SMP), dan kejar paket C (setara SMA).

Tidak hanya itu, Pemkot Surabaya juga menghadirkan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai bagian integral dari ekosistem pendidikan nonformal. SKB ini bukan sekadar tempat belajar, tetapi juga menjadi ruang kreativitas, kolaborasi, dan pengembangan potensi diri. Di sini, warga dapat mengikuti berbagai program pelatihan keterampilan, literasi digital, bahasa, hingga pendidikan karakter, yang mendukung proses pembelajaran secara holistik. Keberadaan SKB menunjukkan bahwa pendidikan di Surabaya tidak hanya tentang nilai akademik, tetapi juga tentang kesiapan hidup di masyarakat modern.
Kampung Pancasila: Gerbang Pendidikan untuk Semua Usia
Salah satu inovasi terbaru yang turut mendorong transformasi pendidikan nonformal di Surabaya adalah Program Kampung Pancasila. Inisiatif ini hadir sebagai bentuk konkret dari komitmen Pemkot untuk membangun masyarakat yang berpengetahuan luas, berakhlak mulia, dan berkeadilan sosial. Program ini tidak hanya fokus pada nilai-nilai Pancasila, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi warga yang belum pernah menempuh pendidikan formal sampai tingkat SMA—terlepas dari usia mereka.
“Bagi warga yang usianya sudah dewasa, bahkan lanjut usia, namun belum pernah menyelesaikan pendidikan hingga SMA, mereka tetap bisa bergabung dalam program kejar paket,” jelas salah satu pejabat dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Dalam konteks ini, usia bukanlah penghalang. Justru, program ini dirancang agar setiap individu, tanpa memandang batas usia, memiliki hak yang sama untuk mengejar pencapaian pendidikan.
Komitmen ini ditegaskan melalui prinsip bahwa negara hadir. Pemkot Surabaya tidak hanya menyediakan fasilitas, tetapi juga memberikan dukungan logistik, tenaga profesional, dan insentif bagi para penyelenggara program. Tujuannya jelas: memastikan bahwa tidak ada satu pun warga yang tertinggal dalam perjalanan menuju peningkatan kualitas hidup melalui pendidikan.
Layanan Pendampingan dan Informasi yang Mudah Diakses
Untuk mempermudah akses informasi dan bantuan, Pemkot Surabaya telah melibatkan Kasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) di tingkat kelurahan sebagai ujung tombak layanan pendidikan nonformal. Warga yang ingin mengetahui prosedur pendaftaran, syarat keikutsertaan, atau bahkan hanya ingin berkonsultasi soal ijazah yang hilang atau belum lengkap, dapat langsung datang ke kantor kelurahan terdekat. Di sana, petugas Kesra siap memberikan panduan, membantu pengisian formulir, dan bahkan menghubungkan warga dengan institusi pendidikan yang relevan.
Selain itu, Balai RW kini dilengkapi dengan kehadiran aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas secara aktif membantu warga. ASN ini tidak hanya menjawab pertanyaan administratif, tetapi juga menjadi mediator antara masyarakat dan lembaga pendidikan, memastikan bahwa informasi yang disampaikan akurat dan mudah dipahami.
“Warga Surabaya yang hari ini belum memiliki ijazah SMA, atau merasa terhambat karena alasan usia atau kondisi sosial ekonomi, tidak perlu khawatir. Masalah ini bisa kita selesaikan bersama,” tutup pejabat terkait. “Silakan datang ke Kasi Kesra Kelurahan, atau langsung ke Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Kami siap membantu.”
Dengan kombinasi fasilitas yang terjangkau, program inovatif, dan dukungan layanan yang responsif, Pemkot Surabaya berhasil menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan—di mana setiap warga, tanpa terkecuali, memiliki peluang untuk berkembang.
